penafsiran hukum pidana. Gagasan bahwa penemuan hukum seyogianya harus memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran Teori Hukum Begriffsjurisprudenz. penafsiran hukum pidana

 
 Gagasan bahwa penemuan hukum seyogianya harus memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran Teori Hukum Begriffsjurisprudenzpenafsiran hukum pidana " - Prof

Nama Lengkap : Prof. 12 Endrawati, “Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif,” 91. Sebagai seorang akademisi hukum pidana, Erdianto Efendi, tak habis pikir mengapa para pelaku mahar politik (c andidacy buying) susah untuk dijerat hukum. Perihal keberlakuan hukum yang hidup dalam hukum pidana memang masih menjadi perdebatan di antara ahli hukum Indonesia. Penemuan hukum. Menurut hukum positif adalah suatu kejadian yang oleh per-UU- an dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Buku Ajar Hukum Pidana ini disusun dengan model kuliah dan tutorial. c. Contohnya, kasus transaksi jual beli rumah yang ternyata bukan milik penjual padahal transaksi sudah dilakukan. Penafsiran hukum atau interpresi adalah menentukan arti atau makna suatu teks atau bunyi suatu pasal berdasarkan pada kaitannya. APA Citation Adami Chazawi. Hingga akhirnya tercipta harmonisasi penerapan dan penafsiran hukum yang berujung pada terbentuknya ketertiban dan kepastian hukum yang berkeadilan bagi. 6. Penafsiran bermanfaat bagi hukum pidana untuk mengatasi persoalan hukum tertulis yang tidak dapat mengikuti perkembangan masyarakat. Penafsiran Ekstensif merupakan salah sa tu metode penafsiran hukum yang dapat digunakan untuk menjembatani penerapa n ketentuan hukum terhadap. F. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim Penafsiran Interdisipliner Metode interpretasi interdisipliner dilakukan oleh hakim apabila dia melakukan analisis terhadap kasus yang ternyata menyangkut berbagai disiplin kekhususan dalam lingkup ilmu hukum, seperti hukum pidana, hukum administrasi, hukum internasional. , sh . , h. H. Selain itu, UU Tindak Pidana Korupsi tidak secara langsung menyebutkan jenis-jenis delik yang dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban pidana korporasi sehingga perlu upaya penafsiran dari penegak hukum. Beberapa sarjana hukum membedakan tetapi ada yang menyamakan. Setiap undang –undang tertulis seperti halnya undang – undang pidana memerlukan suatu. T. sebagai penafsiran hukum. ”. | OPAC Perpustakaan. Dalam hukum pidana hanya ada penafsiran otentik. Download file PDFRead file. H. Sejarah pembentukan Mahkamah Konstitusi. menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang. Misalnya. Dalam upaya penafsiran hukum, maka seorang hakim mengetahui prinsip-prinsip peradilan yang ada dalam peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan dunia peradilan, dalam hal ini Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman . Penafsiran a contrario (menurut peringkaran), yaitu suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 : Penafsiran Hukum Pidana , Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas / Adami Chazawi . Penafsiran gramatikal merupakan cara penafsiran atau penjelasan yang paling sederhana untuk mengetahui makna ketentuan undang-undang dengan menguraikannya menurut bahasa, susunan kata atau bunyinya. a. 1. Ketua Tim Pengusul a. Yang dimaksud dengan penafsiran analogi ialah memperluas cakupan atau pengertian dari ketentuan undang-undang. Istilah “Narkotika” berasal dari Bahasa Yunani yaitu “narke” yang berarti. Tulisan tersebut memberikan dua contoh kasus yang. . 1K views • 25 slides Tanpa berpikir panjang, secara a contrario, telah jelas bahwa hukum yang berlaku bagi pria adalah dilarang memasukinya. Mengambil suatu barang, 2. diadakan karena pelanggar bersalah. Tindak pidana pajak merupakan pelanggaran hukum, karena itu agar berfungsi memberi kepastian dan perlindungan hukum, kemanfaatan dan keadilan hukum pajak harus ditegakkan. UU No. Dalam cetakan ketiga dan keempat dari handboeknya, Pompe menyatakan bahwa metode penafsiran undang-undang secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam hukum pidana karena Pompe juga. BAB-9 Penafsiran dan Ilmu Hukum. penafsiran dalampenafsiran dalam hukum pidanahukum pidana 2 . Tindak pidana penganiayaan yang. hukum perdata, namun tidak menutup kemungkinan pelayanan medis dokter diluar standar profesi dapat dikategorikan / masuk dalam ranah hukum pidana dan hukum administratif . Raja Grafindo Persada, Jakarta Andi Hamzah, 2009, Terminologi Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta. UU No. , M. Penafsiran gramatikal, penafsiran berdasarkan makna baku suatu kata atau kalimat. H. Pertimbangan hukum dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang. Disparitas Penjatuhan Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Disersi (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, Laporan Penelitian Puslitbang. Bab III - Hal-hal yang Menghapuskan, Mengurangi atau Memberatkan Pidana 4. 96. Aliran legisme demikian besarnya menganggap kemampuan undang-undang sebagai hukum, termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan sosial. File pdf ini juga dilengkapi dengan contoh-contoh kasus dan penyelesaiannya. Berdasarkan hasil kajiannya, kordinator berkesimpulan bahwa Hakim pada dasarnya. Oleh karena itu pembuat Undang-Undang yang ingin menyatakan kehendaknya secara jelas harus memilih kata-katanya yang tepat. penafsiran ekstensif diperbolehkan. Penafsiran Hukum Yang Digunakan Hakim Mengenai Syarat Sahnya Perkawinan (Studi Terhadap Putusan Perkara Nomor: 0317/Pdt. penafsiran dalam hukum pidana A. 0. PENAFSIRAN HUKUM PIDANA. aturan hukum pidana tidak berlaku surut, 3. Pertama, memberikan penafsiran dan penyempurnaan rumusan pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan menetapkan dan. PENAFSIRAN HUKUM. MAKALAH AZAS-AZAS HUKUM PIDANA Disusun oleh: Sely Musliana : 22111014 Lirha Novita : 22111031 Humaira : 221110 Dosen Pengampu: Asih Winarti, M. HUKUM PIDANA makalah hukum pidana kekerasan dalam rumah tangga (kdrt) dosen pengampu: ibu nani widya sari disusun oleh: cindy evita haryani (211010250215) 022Satochid Kartanegara, Hukum Pidana 1, Balai Lektur Mahasiswa; Jakarta, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Juga. Yahya Harahap. DOI: 10. Adapun pada Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak boleh dipaksakan supaya berlaku dan diterapkan. Penafsiran analogi dalam praktik akan memperluas makna, biasanya masih diperbolehkan di dalam hukum pidana, tetapi tidak dengan konstruksi yang memperluas. PENDAPAT DISKUSI : Hakim dapat mengisi kekosongan hukum dan penafsiran hukum atau interpretasi hukum dalam mengadili suatu perkara yang belum atau tidak ada aturan hukum yang mengaturnya. Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara dalam. A. Hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, pengaturan umum yang dapat. Bagian Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas. edu Academia. 13Andi Zainal Abidin, Asas-Asas Hukum Pidana Bagian pertama, (Bandung: CV. Putusan tersebut telah melemahkan kewenangan KPK dan berakibat buruk dalam sistem peradilan pidana. Dengan dicantumkannya santet sebagai tindak pidana, hakim dapat menggunakan interpretasi. , M. Pertama, jika kata-kata dalam konstitusi telah jelas dan tidak ambigu, maka kata tersebut harus diberlakukan. Berikut diantaranya macam-macam penafsiran hukum, check it out!! Penafsiran menurut tata bahasa (grammaticaal), penafsiran sesuai dengan kata yang ada di KBBI. , dalam penjelasannya mengenai Pasal 362 KUHP, pada bukunya yang berjudul Tindak Pidana. Titik inilah yang membuat perbedaan mendasar antara hukum progresif dengan hukum positivis yang selama ini dianut di Indonesia. Para sarjana. Sinopsis: Pandangan dominan dalam ilmu hukum pidana. JUDICIAL REVIEW PASAL-PASAL MAKAR KUHP: PERSPEKTIF PENAFSIRAN HUKUM DAN HAM (JUDICIAL REVIEW ON TREACHERY ARTICLES OF THE CRIMINAL CODE: THE PERSPECTIVE OF LAW INTERPRETATION AND HUMAN RIGHTS). 4 rumusan suatu delik. hukum pidana adalah metode penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis, teleologis, dan ekstensif atau restrikif. 10. Hubungan Sebab Akibat dalam Terjadinya Tindak Pidana 128 L. Konstruksi hukum, dapat. KEWENANGAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ASALNYA DILAKUKAN OLEH PENYIDIK LAIN Cetakan pertama, 2021, vii + 120 hlm. Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia / Adami Chazami ; Tidak pidana informasi & transaksi elektronik : penyerangan terhadap kepentingan hukum pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, UU No. Salah satu metode dalam penafsiran hukum ialah interpretasi baik historis, sistematis, dan teleologis. Penafsiran Antisipatif atau Futuristik Menurut buku (Sudikno Mertokusumo,1986: 62) penfsiran Antisipatif atau Futuristik adalah penafsiran yang menggunakan rancangan undang-undang yang berlaku. Selanjutnya . Tindakan tersebut bersifat melawan hukum; 4. Macam- macam penafsiran dalam hukum pidana: 1. PENAFSIRAN HUKUM (INTERPRESTASI HUKUM) (Macam Macam Penafsiran Hukum) SEKOLAH TINGGI ILMU TARIAH NAHDLATUL ULAMA NUSANTARA TANGERANG. macam - macam penafsiran dalam hukum pidana Macam- macam penafsiran dalam hukum pidana: 1. Bahasa merupakan alat satu-satunya yang dipakai pembuat Undang-Undang untuk menyatakan kehendaknya. Pelajaran Hukum Pidana. Link copied. Kata "meninggalkan" dalam Pasal 305 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berarti "menelantarkan". Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dengan Penjelasannya. Titik inilah yang membuat perbedaan mendasar antara hukum progresif dengan hukum positivis yang selama ini dianut di Indonesia. Metode Gramatikal. Sebagaimana pernah dibahas dalam artikel Perbedaan 'Turut Melakukan' dengan 'Membantu Melakukan' Tindak Pidana, R. Rajawali Pers. H. Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2 (Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan dan Ajaran Kausalitas). Metode interpretasi hukum yang ada di dalam hukum pidana adalah metode penafsiran gramatikal, sejarah, sistematis, teleologis, dan ekstensif atau restrikif. docx. Penafsiran ekstensif ditemukan dalam beragam lapangan hukum. Gagasan bahwa penemuan hukum seyogianya harus memiliki karakter yang sangat formalistik atau logikal, juga ditekankan oleh aliran Teori Hukum Begriffsjurisprudenz. Hakim melakukan penafsiran terhadap KUHAP, atas status Budi Gunawan sebagai tersangka korupsi. xiii-xxi. memiliki dua peran penting utama. Ada beberapa asas hukum pidana yang terkenal diantaranya. ‘melawan hukum’ sebagai salah satu unsurnya. Penafsiran Hukum Terhadap Kasus Penistaan Agama Oleh Meliana Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor Direktori : 1612/Pid. gts/shi/2010 24. TATA. 4 PENAFSIRAN DALAM HUKUM PIDANA. teori hukum yang mengidentikkan hukum dengan Undang-Undang. Buku ini mengemukakan perspektif alternatif, juga baru, dalam. Law interpreting as a skill shall be owne d by lawyers to. Artinya,. Rumusan Masalah Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1. Oleh sebab itu, metode penafsiran lain seperti otentik, sistematis, historis, sosiologis, dan komparatif, masih memungkinkan untuk diterima di dalam ranah hukum pidana dan hukum acara pidana dengan implikasi pada perluasan. Penyalahgunaan. SH, Pembelajaran Hukum Pidana 2: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas,. pidana dalam upaya melakukan penafsiran hukum demi mewujudkan hukum yang membahagiakan manusia dan dapat memberikan kemanfaatan tidak hanya sekedar kepastian hukum. pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam. Perbedaan pandangan juga mengenai boleh tidaknya analogi penerapan analogi di dalam hukum. | Find, read and cite all the research you need on ResearchGate. Diskursus hukum mengenal banyak sekali jenis penafsiran hukum melalui suatu interpretasi hukum. A. J. UU No. Namun, di sini harus ekstra hati-hati!. 7687. 1. [b] Penafsiran menurut sejarah penetapan suatu undang-undang Wethistoirsche interpretatie) yaitu penafsiran Undang-undang dengan menyelidiki perkembangan suatu undang-undang sejak dibuat, perdebatanperdebatan yang terjadi dilegislatif, maksud ditetapkannya atau penjelasan dari pembentuk. Penafsiran mempertentangkan ( redeneering acontratio) Penafsiran secara menemukan kebalikan dari pengertian suatu istilah yang sedang dihadapi. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021; M. Kata Kunci : Perjanjian; Wanprestasi; Itikad baik; itikad buruk 4/Yur/Pid/2018. Sementara itu hukum perdata hanya memperbolehkan untuk mengadakan macam-macam interpretasi. 83687_Kelompok 6. Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penodaan Agama (Analisis Hukum dan Hak Asasi Manusia) Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) Bekerja sama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice Royal Norwegian Embassy in Jakarta dan East West Center. Penafsiran menurut sejarah hukum. Definisi extraordinary crime memang tidak didasarkan pada aturan hukum atau standar yang pasti. 96. maksud perkataan yang lazim bagi umumlah dipakai sebagai jawabannya. menggunakan penafsiran analogi. Penerapan analogi dalam hukum pidana Indonesia: analisis putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. Dalam penafsiran hukum dapat dibagi menjadi beberapa macam penasiran antara lain penafsiran gramatika, penafsiran autentik, penafsiran sosiologis dan lain-lain. , Hukum Pidana adalah bagian daripada. Berita Terkait. Pasal 77 Kewenangan menuntut pidana hapus, jika tertuduh meninggal dunia. (Medical Malpractice) adalah. Dalam cetakan ketiga dan keempat dari handboeknya, Pompe menyatakan bahwa metode penafsiran undang-undang secara analogis itu tidak boleh dipergunakan dalam hukum pidana karena Pompe juga berpendapat bahwa dalam ketentuan pidana yang dirumuskan. Kn. Recht analogi . Interpretasi menurut bahasa ini selangkah lebih jauh sedikit dari pada hanya sekedar. Pendahuluan Pada dasarnya tidak ada suatu perkara pidana dapat diadili secara serta merta karena melanggar ketentuan hukum pidana. Penafsiran hukum adalah suatu upaya yang pada dasarnya menerangkan, menjelaskan, menegaskan baik dalam arti memperluas maupun membatasi atau mempersempit. Analogi adalah konstruksi yang memperluas makna. KATA PENGANTAR A lhamdulillah, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga keinginan menyajikan buku tentang mengenal hukum pidana ini akhirnya berhasil diwujudkan. Pitlo yang umumnya digunakan oleh hakim. merupakan analogi terhadap perbuatan yang mempunyai kemiripan dengan perbuatan yang dilarang dalam ketentuan hukum pidana. Interpretasi tersebut diantaranya: gramatikal, sistematis, historis, sosiologis, komparatif, futuristis, restriktif, dan ekstensif. Penafsiran hukum oleh hakim dalam proses peradilan haruslah dilakukan atas prinsip-prinsip dan asas-asas tertentu. pdf. Sintetia Legis. 56. RajaGrafindo Persada, Jakarta. Pengaruh Terhadap Tidak Diperbolehkannya Menafsirkan Undang-Undang Pidana Dengan Analogi Terhadap Hasil Putusan Para Penegak Hukum. Contohnya kata “merampas”, maka kata “merampas” sesuai dengan yang terdapat dalam KBBI. * Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Surabaya, Surabaya (e-mail: hwall4jc@yahoo. Macam-macam cara penafsiran hokum 1) Dalam. HPE. sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. See Full PDFDownload PDF. v3i2. B. Dengan berkembangnya masyarakat berarti berubahnya hal-hal yang dianutnya, dan nilai-nilai ini. ditentukan undang-undang dan terhadap alat-alat bukti tersebut hakim baik secara materiel maupun secara prosedural. Indonesia berdasarkan pada kodifikasi hukum pidana formil, yaitu KUHAP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( Undang-undang No. sumber-sumber dari mana penafsiran terhadap unsur-unsur Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dapat diasalkan. Pasal 338 KUHP yang berbunyi "Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Jurnal . dapat melakukan penafsiran hukum sepanjang belum ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Ada 2 jenis pelanggalan dalam hukum pidana, adalah: Pelanggaran Penafsiran ekstensif ditemukan dalam beragam lapangan hukum. Jadi, metode penemuan hukum bersifat praktikal, karena lebih dipergunakan dalam. Hermeneutika berbeda dari penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum.